Kesejahteraan Rakyat, Antara Cita dan Realitas

loading...

Saturday, May 23, 2015

Pembangunan dan Keterlibatan Warga Negara



OLEH : IMAM MUKTI
 Untuk alasan-alasan yang jelas, kita mengharapkan level tinggi partisipasi publik dalam sebuah masyarakat demokratis. Semua alasan tersebut didasarkan pada gagasan demokrasi yang meliputi aturan orang-orang yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai demokratis fundamental. Alasan pertama adalah kepercayaan kami bahwa melalui partisipasi aktif, kami dapat mencapai outcome politik terbaik, outcome yang mencerminkan keputusan luas orang-orang secara menyeluruh atau mempertimbangkan keputusan kelompok khusus dan sesuai dengan norma-norma demokrasi. Kedua, melalui partisipasi, kami bisa memenuhi apa yang Thompson sebut sebagai tujuan demokratis, “untuk mencapai beberapa aturan dan keputusan yang memenuhi kepentingan jumlah warga negara terbesar” (Thompson, 190, 184). Melalui partisipasi publik luas dalam urusan sipil, warga negara dapat membantu memastikan bahwa kepentingan individu dan kolektif dapat didengar dan direspons oleh para pejabat pemerintah. Selain itu, mereka dapat mencegah para penguasa untuk melanggar kepentingan warga negara. Ketiga, partisipasi demokratis dapat mempertinggi legitimasi pemerintah. Orang-orang yang terlibat dalam membuat keputusan kemungkinan besar mendukung keputusan-keputusan tersebut dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam membuat dan menjalankan keputusan tersebut.

Ide tersebut, bersama-sama dengan apa yang disebut Emmett S. Redford (1969) sebagai “moralitas demokratis”, sebuah ekspresi cita-cita demokratis yang bersandar pada tiga premis. Pertama, moralitas demokratis mengasumsikan bahwa individu adalah ukuran dasar nilai manusia. Sistem sosial dan politik kami hanya dapat dianggap berhasil sejauh sistem itu bisa mempromosikan realisasi potensi terpenuh individu. Kedua, moralitas demokratis mengasumsikan bahwa klaim-klaim individu dapat dipromosikan melalui keterlibatan semua orang dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi itu bukan hanya merupakan nilai instrumental, namun sangat penting untuk pengembangan kewarganegaraan demokratis. Cita-cita partisipasi universal mungkin mengambil berbagai bentuk; namun Redford menunjukkan beberapa sesuatu mendasar: “Di antara hal-hal tersebut adalah (1) akses ke informasi, berdasarkan pendidikan, pemerintah terbuka, komunikasi bebas, dan diskusi terbuka; (2) akses, baik langsung maupun tidak langsung, ke forum diskusi; (3) kemampuan untuk membuka isu ke diskusi publik; (4) kemampuan untuk menegaskan klaim-klaim seseorang tanpa takut terhadap pembalasan koersif; dan (5) pertimbangan semua klaim yang ditegaskan” (1969, 8).
Melalui proses-proses semacam itu, para penyokong demokrasi percaya bahwa pemerintah terbaik akan diperoleh dan dipertahankan. Namun apa yang sebenarnya dimaksud dengan sisi lain persamaan itu? Dari sudut pandang warga negara, apa yang diperoleh dari keterlibatan lanjutan dalam lembaga politik? Secara umum dapat dikatakan, teoretikus politik memiliki tiga jawaban, yakni etika, integratif, dan edukatif. Kami telah mengeksplorasi argumen etis – bahwa keterlibatan aktif dalam kehidupan politis adalah bagian dari realisasi potensi terpenuh seseorang. Bagi Barber, misalnya, tujuan partisipasi adalah untuk menciptakan komunitas warga negara yang aktif dan tertarik “yang disatukan bukan oleh kepentingan homogen namun oleh pendidikan sipil dan yang mampu membuat tujuan bersama dan tindakan bersama demi kebaikan sikap sipilnya dan lembaga-lembaga partisipatifnya” 91984, 117). Beliau melihat bahwa warga negara ditransformasikan dari yang hanya memiliki kepentingan pribadi dan suka mementingkan diri sendiri ke warga negara yang memiliki rasa hormat terhadap kebaikan publik. Selain itu, Pranger menulis bahwa “perilaku warga negara dalam kultur kekuasaan pada dasarnya adalah buruk di mana ini tidak begitu banyak berkaitan dengan tugas utama warga negara sebagai agen yang bertanggung jawab terhadap partisipasi bersama berdasarkan sudut pandang independen, yang sebenarnya mengembangkan tanggung jawab bersama yang bisa memperkaya kehidupan makmurnya” (1968, 53).
Partisipasi aktif dan pengorbanan kepentingan diri seseorang yang kerap kali terlibat dalam sebuah demokrasi akan membangun sebuah “karakter”. Melalui disiplin dan pengorbanan-diri, warga negara menjadi lebih bijak. Keterlibatan dalam pekerjaan pemerintahan akan mengajarkan tanggung jawab dan toleransi. Kewarganegaraan yang aktif mungkin tidak akan menimbulkan perbuatan spektakuler, namun, menurut Tocqueville, “setiap hari, ini akan mendorong beberapa perbuatan kecil; ini tidak dapat membuat seseorang menjadi bijak, namun disiplinnya akan membentuk banyak warga negara yang tertib, sabar, layak, berhati-hati, dan dapat mengontrol-dirinya sendiri. Jika ini tidak menimbulkan keinginan untuk berbuat bijak, ini akan mendorong kebiasaan yang tanpa disadari akan bersifat bijak” (1969, 526-27). Seseorang yang tetap aktif terlibat dalam kehidupan sipil, orang itu akan menjadi orang yang lebih baik.
Argumen integratif yang mendukung kewarganegaraan yang lebih aktif menunjukkan bahwa orang-orang memainkan banyak peran dalam masyarakat – employer, pegawai, guru, siswa, orang tua, konsumen, perwakilan serikat kerja, pengikut setia gereja namun peran kewarganegaraan adalah salah satu dari sebagian peran yang membawa aspek-aspek kehidupan berbeda secara bersama-sama. (Religi mungkin adalah hal lainnya). Teoretikus politik yang bernama Sheldon Wolin menulis, “Kewarganegaraan memberikan apa peran-peran lain yang tidak dapat dimainkan, yakni pengalaman integratif yang membawa banyak aktivitas peran orang kontemporer dan menuntut bahwa peran terpisah disurvey dari sudut pandang yang lebih umum” (1960, 434). Peran saya sebagai orang tua kadang-kadang bertentangan dengan peran saya sebagai pegawai. Ketika ini adalah kasus yang membuat saya memerlukan sebuah cara luas untuk membawa berbagai peran secara bersama-sama dalam sebuah tinjauan umum. Peran kewarganegaraan  dapat memberikan integrasi semacam itu.
Argumen ini adalah menarik selama kami mempertimbangkan pertanyaan masyarakat sipil, sebab ini adalah kelompok kecil, asosiasi, dan pola interaksi sehari-hari yang bisa memberikan “perekat sosial” yang mempertahankan masyarakat secara bersama-sama. Michael Walzer menunjukkan bahwa kewarganegaraan adalah satu dari banyak peran yang dimainkan oleh anggota, namun negara itu sendiri tidak menyukai semua asosiasi lainnya. “Ini mengerangkakan masyarakat sipil dan menempati ruang di dalamnya, ini sesuai dengan kondisi-kondisi terbatas dan aturan-aturan dasar semua aktivitas asosiasional (termasuk aktivitas politik). Ini akan mendorong beberapa anggota untuk berpikir tentang kebaikan bersama, melebihi konsepsinya sendiri atas kehidupan yang baik” (1995, 169). Melalui peran kewarganegaraan, kami bisa mengintegrasikan kepentingan dan pengalaman yang kami miliki dalam bidang lain yang kurang begitu komprehensif. Selain itu, dengan bertindak sebagai warga negara, pelaksanaan kebaikan sipilkan membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. Ini akan tingkat perasaan bahwa orang-orang memiliki sebuah komunitas. Jadi, “aktivitas kewarganegaraan menjalankan sebuah fungsi integratif dalam dua hal. Pertama, ini akan memudahkan individu untuk mengintegrasikan berbagai macam peran yang ia mainkan. Kedua, ini akan mengintegrasikan individu ke dalam komunitas” (Dagger, 1997, 101).
Argumen edukatif yang mendukung partisipasi aktif dan dengan semangat-publik dapat dikembangkan dengan baik dalam diskusi klasik Carole Pateman mengenai pandangan-pandangan Rousseau terhadap persoalan ini. menurut Rousseau, selama individu terlibat dalam proses politik, ia akan mempelajari tentang pentingnya mempertimbangkan pandangan-pandangan orang lain supaya bisa memperoleh kerjasamanya. “Sebagai hasil dari partisipasi dalam pembuatan keputusan, individu akan terdidik untuk membedakan impuls-impuls dan keinginan-keinginannya, ia belajar menjadi publik dan juga sebagai warga negara privat” (Pateman, 1970, 25). Selama individu turut serta dalam partisipasi, mereka akan mulai mempelajari dan mengembangkan skill yang sesuai dengan proses partisipasi, sehingga proses itu dapat dilanjutkannya sendiri. Dengan demikian, semakin besar individu berpartisipasi, semakin mampu dirinya untuk melanjutkannya. Teori klasik atau ideal atas kewarganegaraan demokratis memiliki agenda ambisius – “pendidikan seluruh orang yang dapat membuat kapasitas intelektual, emosional dan moralnya mencapai potensi penuhnya dan mereka digabungkan, baik secara bebas dan aktif dalam komunitas sejati” (Davis, dikutip dalam Pateman, 1970, 21).
Argumen edukatif tentu saja, didasarkan pada kepercayaan dalam “perbaikan” warga negara biasa. Jika terdapat beberapa masalah dengan keterlibatan warga negara, jika partisipasinya tidak menimbulkan perbaikan politis dan juga meningkatnya legitimasi, maka responsnya tidak akan mengakhiri partisipasi, namun akan mendidik warga negara. Thomas Jefferson secara jelas menunjukkan  bahwa: “Saya tidak mengetahui tempat kekuasaan terakhir yang aman dalam masyarakat kecuali pada orang-orang di dalamnya, dan jika kita berpikir bahwa mereka tidak merasa jelas untuk menjalankan kontrolnya dengan diskresi atau kebijakan yang bermanfaat, perbaikan bukanlah untuk mengambil kekuasaan itu dari mereka, namun untuk menginformasikan diskresi atau kebijakannya” (Jefferson 1903, 278). Jika terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam sebuah masyarakat partisipatif, jawabannya bukanlah untuk membatasi partisipasi (respons Madisonian) namun untuk mendidik dan memberikan informasi lanjutan.


Pembangunan dan Keterlibatan Warga Negara Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Imam Mukti

0 komentar:

Post a Comment