Kesejahteraan Rakyat, Antara Cita dan Realitas

Saturday, May 23, 2015

MENCARI KEPENTINGAN PUBLIK



OLEH : IMAM MUKTI

imam mukti
 Administrator publik harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan gagasan kolektif bersama dari kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi cepat yang didorong oleh pilihan-pilihan individu. Tetapi merupakan penciptaan kepentingan dan tanggung jawab bersama.

Salah satu prinsip inti dari Layanan Publik Baru adalah penguatan kembali senetralitas kepentingan publik dalam layanan pemerintah. Layanan Publik Baru menuntut agar proses penetapan sebuah “visi” bagi masyarakat tidak hanya diserahkan kepada pemimpin politik terpilih atau administrator publik yang ditunjuk. Tetapi aktivitas dalam menentukan visi atau arah, dalam menentukan nilai bersama, merupakan sesuatu yang membutuhkan dialog dan pertimbangan mendalam sebagai sentralnya (Bryson dan Crosby 1992; Luke 1998; Stone 1988). Bahkan yang lebih penting, kepentingan publik bukan merupakan sesuatu yang terjadi begitu saja sebagai hasil dari interaksi antar pilihan-pilihan penduduk individual, prosedur organisasional dan politik pemilihan. Tetapi mengungkapkan dan menyadari kepentingan publik merupakan salah satu alasan utama adanya pemerintahan.
Layanan Publik Baru melihat sebuah peran vital bagi pemerintah dalam proses menyatukan orang ke dalam setting yang memberikan kesempatan bagi munculnya wacana tak terbatas dan otentik terkait dengan arah yang harus diambil oleh masyarakat. Didasarkan pada pertimbangan mendalam ini, sebuah visi berbasis-luas bagi komunitas, negara atau bangsa bisa ditetapkan dan dapat memberikan serangkaian ide petunjuk (atau ideal) bagi masa depan. Tujuan yang dihasilkan oleh proses ini kurang penting jika dibandingkan dengan melibatkan administrator, politis dan penduduk dalam proses berpikir mengenai masa depan yang diharapkan bagi komunitas dan bangsanya.
Selain perannya sebagai pemberi bantuan (memfasilitasi), pemerintah juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan melalui proses tersebut sepenuhnya sesuai dengan norma-norma keadilan dan kejujuran, dan dicapai melalui sebuah proses yang sepenuhnya sesuai dengan norma dan etika demokrasi. Pemerintah akan berperan dalam memfasilitasi solusi bagi masalah-masalah publik, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa solusi-solusi tersebut sesuai dengan kepentingan publik – baik dalam substansi maupun prosesnya (Ingraham dan Ban 1988; Ingraham dan Rosenbloom, 1989). Dengan kata lain, peran dari pemerintah salah satunya adalah memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar dominan; bahwa baik solusi maupun proses pengembangan solusi bagi masalah-masalah publik sesuai dengan norma dan nilai demokratis yang berupa keadilan, kejujuran dan kesetaraan.
Dalam Layanan Publik Baru pemerintah memainkan sebuah peran penting dan aktif dalam menciptakan arena di mana penduduk melalui wacana dapat mengungkapkan nilai-nilai bersama dan mengembangkan sebuah rasa kolektif terhadap kepentingan publik. Administrator publik tidak hanya merespons suara-suara berbeda melalui pembentukan kompromisasi, tetapi akan saling melibatkan penduduk agar mereka saling memahami kepentingannya dan pada akhirnya menggunakan pemahaman kepentingan komunitas dan masyarakat secara lebih luas dalam jangka panjang. Selain itu melakukan hal ini sangat penting bagi realisasi nilai-nilai demokratis dalam proses pemerintahan. Isu ini sangat kompleks yang tidak hanya melibatkan sifat dari kepercayaan penduduk dan responsivitas pemerintah, tetapi juga tujuan dan tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Yang menjadi sentralnya adalah pertanyaan mengenai apakah penduduk percaya atau tidak terhadap pemerintahannya dalam menjalankan kepentingan publik. Seperti yang dinyatakan oleh Kenneth Ruscio, “Resep dalam membentuk kepercayaan dan pemahaman kita mengenai bagaimana kepercayaan ini dibutuhkan membutuhkan posisi bagi sifat manusia, makna dari kepentingan publik dan alasan untuk terlibat dalam kehidupan politik” (1996, 471).
Dalam seratus tahun terakhir, konsep kepentingan publik mendapatkan cemoohan, penghargaan, lenyap dan bertahan menyisakan sedikit konsensus mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan publik atau bahkan ini merupakan konsep yang berguna. Walter Lippman mendefinisikan kepentingan publik sebagai “apa yang dipilih oleh manusia jika mereka melihat secara jelas, berpikir rasional dan bertindak obyektif dan bijak” (1955,42). Tetapi Glendon Schubert menyatakan bahwa konsep kepentingan publik “secara operasional tidak masuk akal....ilmuwan politik mungkin menghabiskan waktunya untuk mendefinisikan konsep yang menawarkan janji yang lebih besar untuk menjadi alat yang berguna dalam studi ilmiah dari tanggung jawab politik” (1962,176). Frank Sorauf menyatakan bahwa istilah tersebut “terlalu terhambat dengan makna ganda bagi penggunaan yang bernilai” (Sorauf, 1957, 624). Di sisi lain Howard Smith mengatakan bahwa meskipun kepentingan publik merupakan sebuah mitos, ini merupakan mitos yang berguna (1960). Dan yang lainnya menyatakan bahwa apapun ambiguitasnya “tidak pernah ada masyarakat yang tidak diarahkan oleh ide ini” (Bell dan Kristol 1965,5). Meskipun muncul perselisihan ini, konsep kepentingan publik masih tetap penting dalam wacana publik dan literatur akademis.
Di satu sisi berusaha menentukan “kepentingan publik” seperti sebuah usaha dalam mendefinisikan “cinta”. Juga sangat jelas bahwa cinta berarti hal-hal yang berbeda pada orang-orang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Definisi ini bisa berubah dari waktu ke waktu baik dalam bentuk maupun substansinya. Definisi ini juga mengubah kita bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Meskipun melihat dampaknya sering kali bisa dilakukan, akan sulit mengamatinya secara langsung. Definisi ini secara simultan bisa dilihat sebagai kondisi dan proses berkelanjutan. Kualitas dan signifikansinya terikat pada proses untuk mencarinya dan dalam realisasi yang ingin dicapai. Sehingga definisi ini menentang kuantifikasi dan pengukuran yang bermakna, sehingga sulit digunakan dalam jenis-jenis analisis tertentu. Beberapa orang menyimpulkan dari kompleksitas ini, fluiditas dalam makna dan kesulitan pengukuran bahwa cinta bukan merupakan konsep yang sangat berguna. Yang lainnya mungkin mempertanyakan apakah cinta itu ada. Dan yang lainnya lagi mengakui bahwa cinta mungkin ada, tetapi menambahkan bahwa cinta tidak dapat dan tidak harus menjadi subyek dari studi empiris dan ilmu sosial karena cinta tidak dapat dioperasionalisasikan secara tepat. Tetapi sebagian dari kita setuju bahwa penjelasan mengenai pengalaman manusia apakah itu personal, ilmiah sosial, filosofis sangat kurang tanpa menggunakan konsep cinta.
Kepentingan publik, seperti cinta, berarti hal-hal berbeda bagi orang-orang yang berbeda, berubah dari waktu ke waktu, memotivasi perilaku, membentuk pemikiran kita, menentang pengukuran dan melibatkan substansi serta proses. Karena memahami pengalaman manusia secara virtual membutuhkan pengakuan akan peran cinta, akan sulit atau bahkan mustahil memahami kedalaman dan rentang dari layanan publik tanpa mengakui peran dari kepentingan publik. Kesulitan dan ambiguitas yang dihadapi dalam usaha menentukan dan menempatkan batas-batas konseptual dalam kepentingan publik melebih beban kekayaan yang dibawa bagi pemahaman kita mengenai kewarganegaraan, pemerintahan dan layanan publik. Kami mengakui bahwa kepentingan publik itu ambigu dan mengalir pada waktu yang sama dengan ketika kita mendukung sentralitasnya bagi pemerintahan demokratis.
           

MENCARI KEPENTINGAN PUBLIK Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Imam Mukti

0 komentar:

Post a Comment