OLEH : IMAM MUKTI
 |
| imam mukti |
Administrator publik harus
memberikan kontribusi terhadap pengembangan gagasan kolektif bersama dari
kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi cepat yang didorong
oleh pilihan-pilihan individu. Tetapi merupakan penciptaan kepentingan dan
tanggung jawab bersama.
Salah satu prinsip inti dari
Layanan Publik Baru adalah penguatan kembali senetralitas kepentingan publik
dalam layanan pemerintah. Layanan Publik Baru menuntut agar proses penetapan
sebuah “visi” bagi masyarakat tidak hanya diserahkan kepada pemimpin politik
terpilih atau administrator publik yang ditunjuk. Tetapi aktivitas dalam
menentukan visi atau arah, dalam menentukan nilai bersama, merupakan sesuatu
yang membutuhkan dialog dan pertimbangan mendalam sebagai sentralnya (Bryson
dan Crosby 1992; Luke 1998; Stone 1988). Bahkan yang lebih penting, kepentingan
publik bukan merupakan sesuatu yang terjadi begitu saja sebagai hasil dari interaksi
antar pilihan-pilihan penduduk individual, prosedur organisasional dan politik
pemilihan. Tetapi mengungkapkan dan menyadari kepentingan publik merupakan
salah satu alasan utama adanya pemerintahan.
Layanan Publik Baru melihat
sebuah peran vital bagi pemerintah dalam proses menyatukan orang ke dalam
setting yang memberikan kesempatan bagi munculnya wacana tak terbatas dan
otentik terkait dengan arah yang harus diambil oleh masyarakat. Didasarkan pada
pertimbangan mendalam ini, sebuah visi berbasis-luas bagi komunitas, negara
atau bangsa bisa ditetapkan dan dapat memberikan serangkaian ide petunjuk (atau
ideal) bagi masa depan. Tujuan yang dihasilkan oleh proses ini kurang penting
jika dibandingkan dengan melibatkan administrator, politis dan penduduk dalam
proses berpikir mengenai masa depan yang diharapkan bagi komunitas dan
bangsanya.
Selain perannya sebagai
pemberi bantuan (memfasilitasi), pemerintah juga memiliki kewajiban moral untuk
memastikan bahwa solusi yang dikembangkan melalui proses tersebut sepenuhnya
sesuai dengan norma-norma keadilan dan kejujuran, dan dicapai melalui sebuah
proses yang sepenuhnya sesuai dengan norma dan etika demokrasi. Pemerintah akan
berperan dalam memfasilitasi solusi bagi masalah-masalah publik, tetapi juga
bertanggung jawab dalam memastikan bahwa solusi-solusi tersebut sesuai dengan
kepentingan publik – baik dalam substansi maupun prosesnya (Ingraham dan Ban
1988; Ingraham dan Rosenbloom, 1989). Dengan kata lain, peran dari pemerintah
salah satunya adalah memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar dominan;
bahwa baik solusi maupun proses pengembangan solusi bagi masalah-masalah publik
sesuai dengan norma dan nilai demokratis yang berupa keadilan, kejujuran dan
kesetaraan.
Dalam Layanan Publik Baru
pemerintah memainkan sebuah peran penting dan aktif dalam menciptakan arena di
mana penduduk melalui wacana dapat mengungkapkan nilai-nilai bersama dan
mengembangkan sebuah rasa kolektif terhadap kepentingan publik. Administrator
publik tidak hanya merespons suara-suara berbeda melalui pembentukan
kompromisasi, tetapi akan saling melibatkan penduduk agar mereka saling
memahami kepentingannya dan pada akhirnya menggunakan pemahaman kepentingan
komunitas dan masyarakat secara lebih luas dalam jangka panjang. Selain itu melakukan
hal ini sangat penting bagi realisasi nilai-nilai demokratis dalam proses
pemerintahan. Isu ini sangat kompleks yang tidak hanya melibatkan sifat dari
kepercayaan penduduk dan responsivitas pemerintah, tetapi juga tujuan dan
tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri. Yang menjadi sentralnya adalah
pertanyaan mengenai apakah penduduk percaya atau tidak terhadap pemerintahannya
dalam menjalankan kepentingan publik. Seperti yang dinyatakan oleh Kenneth
Ruscio, “Resep dalam membentuk kepercayaan dan pemahaman kita mengenai
bagaimana kepercayaan ini dibutuhkan membutuhkan posisi bagi sifat manusia,
makna dari kepentingan publik dan alasan untuk terlibat dalam kehidupan
politik” (1996, 471).
Dalam seratus tahun terakhir,
konsep kepentingan publik mendapatkan cemoohan, penghargaan, lenyap dan
bertahan menyisakan sedikit konsensus mengenai apa yang dimaksud dengan
kepentingan publik atau bahkan ini merupakan konsep yang berguna. Walter
Lippman mendefinisikan kepentingan publik sebagai “apa yang dipilih oleh
manusia jika mereka melihat secara jelas, berpikir rasional dan bertindak
obyektif dan bijak” (1955,42). Tetapi Glendon Schubert menyatakan bahwa konsep
kepentingan publik “secara operasional tidak masuk akal....ilmuwan politik
mungkin menghabiskan waktunya untuk mendefinisikan konsep yang menawarkan janji
yang lebih besar untuk menjadi alat yang berguna dalam studi ilmiah dari
tanggung jawab politik” (1962,176). Frank Sorauf menyatakan bahwa istilah
tersebut “terlalu terhambat dengan makna ganda bagi penggunaan yang bernilai”
(Sorauf, 1957, 624). Di sisi lain Howard Smith mengatakan bahwa meskipun
kepentingan publik merupakan sebuah mitos, ini merupakan mitos yang berguna
(1960). Dan yang lainnya menyatakan bahwa apapun ambiguitasnya “tidak pernah
ada masyarakat yang tidak diarahkan oleh ide ini” (Bell dan Kristol 1965,5).
Meskipun muncul perselisihan ini, konsep
kepentingan publik masih tetap penting dalam wacana publik dan literatur
akademis.
Di satu sisi berusaha
menentukan “kepentingan publik” seperti sebuah usaha dalam mendefinisikan
“cinta”. Juga sangat jelas bahwa cinta
berarti hal-hal yang berbeda pada orang-orang berbeda dalam kondisi yang
berbeda pula. Definisi ini bisa berubah dari waktu ke waktu baik dalam bentuk
maupun substansinya. Definisi ini juga mengubah kita bagaimana kita berpikir
dan berperilaku. Meskipun melihat dampaknya sering kali bisa dilakukan, akan
sulit mengamatinya secara langsung. Definisi ini secara simultan bisa dilihat
sebagai kondisi dan proses berkelanjutan. Kualitas dan signifikansinya terikat
pada proses untuk mencarinya dan dalam realisasi yang ingin dicapai. Sehingga
definisi ini menentang kuantifikasi dan pengukuran yang bermakna, sehingga
sulit digunakan dalam jenis-jenis analisis tertentu. Beberapa orang menyimpulkan
dari kompleksitas ini, fluiditas dalam makna dan kesulitan pengukuran bahwa
cinta bukan merupakan konsep yang sangat berguna. Yang lainnya mungkin
mempertanyakan apakah cinta itu ada. Dan yang lainnya lagi mengakui bahwa cinta
mungkin ada, tetapi menambahkan bahwa cinta tidak dapat dan tidak harus menjadi
subyek dari studi empiris dan ilmu sosial karena cinta tidak dapat
dioperasionalisasikan secara tepat. Tetapi sebagian dari kita setuju bahwa
penjelasan mengenai pengalaman manusia apakah itu personal, ilmiah sosial,
filosofis sangat kurang tanpa menggunakan konsep cinta.
Kepentingan publik, seperti
cinta, berarti hal-hal berbeda bagi orang-orang yang berbeda, berubah dari
waktu ke waktu, memotivasi perilaku, membentuk pemikiran kita, menentang
pengukuran dan melibatkan substansi serta proses. Karena memahami pengalaman
manusia secara virtual membutuhkan pengakuan akan peran cinta, akan sulit atau
bahkan mustahil memahami kedalaman dan rentang dari layanan publik tanpa
mengakui peran dari kepentingan publik. Kesulitan dan ambiguitas yang dihadapi
dalam usaha menentukan dan menempatkan batas-batas konseptual dalam kepentingan
publik melebih beban kekayaan yang dibawa bagi pemahaman kita mengenai
kewarganegaraan, pemerintahan dan layanan publik. Kami mengakui bahwa
kepentingan publik itu ambigu dan mengalir pada waktu yang sama dengan ketika
kita mendukung sentralitasnya bagi pemerintahan demokratis.
0 komentar:
Post a Comment