Jadi tidak ada
salahnya jika para kandidat Kepala Daerah yang akan maju lagi sebagai calon
Kepala Daerah untuk berfikir wajar dan proporsional dan tidak mengumbar janji
gratis disertai kebohongan. Sebab dalam pandangan dan sepengetahuan penulis,
dibidang kesehatan maupun pendidikan, sesuatu dibilang gratis jika sumbernya
tidak berasal dari uang rakyat contohnya adanya dana hibah dari Pemerintah
Negara lain untuk biaya baju sekolah gratis, atau dana hibah untuk bantuan
peralatan dan obata-obatan untuk kesehatan. Jika seorang Kepala Daerah mampu
melakukan loby yang kuat dan mendapatkan Hibah untuk program tersebut, maka
barulah dikatakan Kepala Daerah tersebut telah berhasil memberikan janji
gratis.
Moralitas
politik yang rendah menjadikan calon pemimpin menjual program dari
sumber-sumber kebohongan, contoh-contoh sumber-sumber kebohongan tersebut
adalah melakukan manipulasi informasi kepada rakyat. Seolah-olah program yang
dijalankan telah merekonstruksi kebutuhan rakyat sedemikian rupa dalam konteks
hak dasar seperti misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan maupun hak
atas perumahan. Program-program ini merupakan aksentuasi dari proyek Pemerintah
Pusat setelah Negara ini sadar bahwa ternyata ada hak rakyat yang sangat
mendasar dan wajib dipenuhi. Makanya, Pemerintah Indonesia segera meratifikasi
Konvensi tentang Hak-Hak Ekosob melalui pengesahan UU No. 11 Tahun 2005. Aneh
bin ajaib karena hak-hak dasar tersebut yang seharusnya menjadi tanggungjawab
Negara justru dijadikan konsumsi politik level nasional hingga daerah.
Apakah
calon-calon pemimpin atau pemimpin di daerah tidak memahami bahwa kewajiban
(obligation) dalam konteks hak dasar berdasarkan Convenant Economic, Social And
Culture Right (Ecosoc Right) menempatkan posisi Negara-Pemerintah (pemimpin)
adalah sebagai pelaku negara (state actor) dan secara tidak langsung juga
menempatkan pelaku non-negara sebagai non-state actor.
Tidak salah jika
Menteri Pemberdayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar
meminta istilah program pendidikan gratis di daerah sebaiknya dihilangkan dan
tidak lagi digunakan pemerintah. Menteri mengeluarkan himbauan tersebut kepada seluruh
Kepala Daerah karena perspektif yang digunakan dengan "menjual"
kesehatan dan pendidikan Gratis adalah keliru, cenderung membohongi rakyat.
Tidak salah jika
saat ini para calon Pemimpin Kepala Daerah mengembalikan civic culture
pada proporsi yang benar.
0 komentar:
Post a Comment