Kesejahteraan Rakyat, Antara Cita dan Realitas

Sunday, June 10, 2012

Demokrasi dan Moralitas Rendahan

Jadi tidak ada salahnya jika para kandidat Kepala Daerah yang akan maju lagi sebagai calon Kepala Daerah untuk berfikir wajar dan proporsional dan tidak mengumbar janji gratis disertai kebohongan. Sebab dalam pandangan dan sepengetahuan penulis, dibidang kesehatan maupun pendidikan, sesuatu dibilang gratis jika sumbernya tidak berasal dari uang rakyat contohnya adanya dana hibah dari Pemerintah Negara lain untuk biaya baju sekolah gratis, atau dana hibah untuk bantuan peralatan dan obata-obatan untuk kesehatan. Jika seorang Kepala Daerah mampu melakukan loby yang kuat dan mendapatkan Hibah untuk program tersebut, maka barulah dikatakan Kepala Daerah tersebut telah berhasil memberikan janji gratis.
Moralitas politik yang rendah menjadikan calon pemimpin menjual program dari sumber-sumber kebohongan, contoh-contoh sumber-sumber kebohongan tersebut adalah melakukan manipulasi informasi kepada rakyat. Seolah-olah program yang dijalankan telah merekonstruksi kebutuhan rakyat sedemikian rupa dalam konteks hak dasar seperti misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan maupun hak atas perumahan. Program-program ini merupakan aksentuasi dari proyek Pemerintah Pusat setelah Negara ini sadar bahwa ternyata ada hak rakyat yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi. Makanya, Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Ekosob melalui pengesahan UU No. 11 Tahun 2005. Aneh bin ajaib karena hak-hak dasar tersebut yang seharusnya menjadi tanggungjawab Negara justru dijadikan konsumsi politik level nasional hingga daerah. 
Apakah calon-calon pemimpin atau pemimpin di daerah tidak memahami bahwa kewajiban (obligation) dalam konteks hak dasar berdasarkan Convenant Economic, Social And Culture Right (Ecosoc Right) menempatkan posisi Negara-Pemerintah (pemimpin) adalah sebagai pelaku negara (state actor) dan secara tidak langsung juga menempatkan pelaku non-negara sebagai non-state actor. 
Tidak salah jika Menteri Pemberdayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta istilah program pendidikan gratis di daerah sebaiknya dihilangkan dan tidak lagi digunakan pemerintah. Menteri mengeluarkan himbauan tersebut kepada seluruh Kepala Daerah karena perspektif yang digunakan dengan "menjual" kesehatan dan pendidikan Gratis adalah keliru, cenderung membohongi rakyat. 
Tidak salah jika saat ini para calon Pemimpin Kepala Daerah  mengembalikan civic culture pada proporsi yang benar.

Demokrasi dan Moralitas Rendahan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Imam Mukti

0 komentar:

Post a Comment