Hakekat Demokrasi Pemerintahan

Hakekat demokrasi sebagai system pemerintahan, memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung arti pemerintahan yang sah dan diakui,dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui dimata rakyat.Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Untuk memperoleh pengakuan dan dukungan rakyat pemerintah dapat memberi kepuasan kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan,kepuasan masyarakat akan membentuk persepsi masyarakat itu sendiri bahwa pengelolaan pemerintah dilakukan secara baik dan bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme dan ini akan lebih memberi legitimasi kepada pemerintah.

Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan kepadanya. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan menyalagunahkan wewenang sehimgga tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat.Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan yang tidak dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat akan menghadapi persoalan legitimasi dan pada akhirnya akan meruntuhkan pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan pemberian atau supernatural

Kedua, pemerintahan oleh rakyat,berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri.Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaanya,pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilannya di parlemen (DPR,DPRD).Dengan adanya pengawasan oleh rakyat akan menghilangkan ambisi para penyelenggara negara (pemerintahan dan DPR).pemerintahan yang bersih dari praktek-prakek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dapat terwujud apabila rakyat melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat local.Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki,masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan control sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku sebagai wujud negara dalam penerapan prinsip demokrasi. Salah satu contoh dan pengalaman yang pernah dialami Indonesia sebagai negara demokrasi pada masa pemerintahan orde baru kurang lebih tiga puluh tahun,penyelenggaraan negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal,sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagai mana mestinya.Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan,kewenangan,dan tanggung jawab presiden (pengusaan bersifat otoritarianisme).Disamping itu,masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemusatan kekuasaan,wewenang,dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negative dibdang politik,namun juga dibidang ekonomi dan moneter,antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi,kolusi dan nepotisme implikasinya adalah demokrasi dianggap gagal mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketiga,pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat.Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama diatas segalanya untuk itu pemerintah harus responsive,mendengarkan,dan mengakomodasi aspirasim rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya,bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi keinginan diri,keluarga dan kelompoknya.Oleh karena itu pemerintah sebagai mandataris kekuasaan rakyat harus membuka saluran-saluran dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Hakekat Demokrasi Pemerintahan 2012-05-06T22:32:00+08:00 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Realitas Sosial