SOLUSI ALTERNATIF LAPANGAN KERJA BERKAITAN MORATORIUM PENGIRIMAN TKI

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari sejarah, sejarah di sini bisa saja sejarah masa lampau negara dan bangsa itu bisa juga perbandingan sejarah dengan negara tetangga.

1.  Pemerintah bisa mulai lagi melakukan pola transmigrasi.
2. Berkaitan dengan pola transmigrasi, coba tengok negara tetangga malaysia (belajar yang bagusnya saja), malaysia melakukan model plantation sawit dengan adanya campur tangan pemerintah, membuka hutan dengan melibatkan pihak ketiga kemudian ditanami sawit, karet dll tanaman industri yang kemudian setelah ditanami dan tumbuh, masa perawatannya diberikan kepada rakyatnya untuk mengelola dan memanfaatkan tenaga kerja murah dari Indonesia/TKI untuk melakukan perawatan dan pemanenan (rakyatnya tinggal manajemen pengelolaan), beda dengan transmigrasi Indonesia yang memberikan lahan 2 hektar dengan membuka sendiri hutan (kalau masih hutan) dan masyarakat yang berbekal pengetahuan minim dan terbiasa hidup di kota/desa ketika masuk hutan kadang menyebabkan kondisi trauma dan sebagian balik lagi ke daerahnya (ini menjadi kurang effektif)
3. Plantation besar seharusnya menjadi milik rakyat dengan dibagi-bagi pengelolaannya tetapi sudah diproses dulu oleh pemerintah , bukannya rakyat diperas keringatnya dan plantation itu menjadi milik investor luar/konglomerat lokal, yang makmur adalah konglomerat ,investor atau badan hukum luar. (ini malah bisa-bisa kekurangan tenaga kerja dan negara lain yang kirim Tenaga Kerja semacam TKI ke Indonesia untuk mengurus plantation yang sudah dibagi-bagi ke rakyat yang ikut pola transmigrasi ini)
4. Meningkatkan model UKM di masyarakat menengah ke bawah, pemerintah harus percaya kepada rakyatnya bukan hanya dengan KUR/kredit usaha rakyat yang katanya untuk rakyat tanpa anggunan tetapi penyerapannya sedikit karena urusannya njelimet di bank, karena tidak mungkin masyarakat akan meminjam dana untuk usaha kalau mereka punya.
5. Meningkatkan pola partisipatif masyarakat dalam pembangunan secara berkelanjutan dengan penguatan kelembagaan di tingkat desa khusus untuk pembangunan desa baik pembangunan sumber daya manusia, fisik, sarana-prasarana. Model yang berkembang dulu dan sekarang seperti project-project westlike, pkps bbm, pnpm mandiri, lebih menitik beratkan keperluan desa yang bersifat fisik tanpa memandang pertumbuhan pola partisipatif masyarakat secara utuh dan keseluruhan. Model dan pola project di atas juga lebih cenderung menghabiskan dana untuk rapat-rapat persiapan dari pusat sampai daerah hampir separuh alokasi dana itu habis di jalan sebelum dipakai untuk kegiatan sesungguhnya.
6. Menjamin ketersediaan pendidikan dan kesehatan gratis tanpa tawaran apapun dan tanpa urusan pihak ketiga yang ruwet serta tanpa menginjak-injak harga diri rakyat yang menikmati kesehatan dan pendidikan gratis ini.
7. Harus ada kesiapan dalam menampung pemasaran hasil olahan masyarakat baik hasil mentah agro maupun hasil UKM dengan berbagai cara dan model yang akan membuat masyarakat merasa tenang dalam berusaha, dengan cara membentuk dan memfasilitasi kerjasama hulu (pabrikasi ,pasar makro, pasar grosir) dan hilir (masyarakat UKM).
8. Mengurangi penggunaan produk impor untuk hasil industri kecil kerajinan, textile ataupun juga produk agro seperti padi, gula, cabe, bawang, buah-buah import, dan meningkatkan penggunaan produk lokal.
9. Membina masyarakat agraris dengan peningkatan pengetahuan intesifikasi maupun ekstensifikasi pertanian. Ini akan ber impact pada penyerapan tenaga lokal yang sangat luas.
10. Dengan regulasi dan intervensi pasar memutus kapitasilasi dan monopoli maupun oligopoli produk-produk pupuk, pestisida, benih, bibit, minyak ataupun bahan-bahan kebutuhan pokok, dengan aturan dan sanksi ketat pada pengusaha ataupun sekelompok pengusaha ataupun konglomerat dan setiap hari dilakukan intervensi pasar terutama pada saat-saat menjelang kebutuhan naik.
11. Menjamin ketersediaan kebutuhan dasar yang murah (sandang, pangan, papan murah).

Masih banyak metode lain yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menjadi model penyangga dalam benturan yang akan terjadi ketika moratorium TKI dilaksanakan. Ini sekedar saran saja, bisa jadi dengan banyaknya partisipatif masyarakat yang selain membangun daerah juga memakmurkan mereka akan membuat mereka berfikir berulangkali untuk menjadi TKI.

SOLUSI ALTERNATIF LAPANGAN KERJA BERKAITAN MORATORIUM PENGIRIMAN TKI 2012-02-09T11:18:00+08:00 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Realitas Sosial