Kesejahteraan Rakyat, Antara Cita dan Realitas

loading...

Saturday, May 23, 2015

Layanan Publik Baru dan Kepentingan Publik

Oleh : Imam Mukti




Sebaliknya Layanan Publik Baru menolak pandangan kepentingan publik yang terdapat secara implisit baik dalam Administrasi Publik Lama maupun Manajemen Publik Baru. Faktanya ini merupakan penolakan terhadap perspektif yang merupakan sebuah pemberi definisi dari Layanan Publik Baru. Kami berpendapat bahwa pegawai negeri memiliki peran sentral dan penting dalam membantu penduduk mengartikulasikan kepentingan publik, dan sebaliknya nilai-nilai bersama dan kepentingan penduduk kolektif akan membimbing perilaku dan pembuatan keputusan dari administrator publik. Hal ini tidak berarti bahwa hasil-hasil dari proses politik itu salah atau bahwa administrator publik harus mengganti keputusannya terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mereka setujui. Tetapi administrator publik harus bekerja keras untuk memastikan bahwa penduduk diberi suara dalam setiap tahap pemerintahan – bukan hanya politik elektoral. Pegawai negeri memiliki tanggung jawab unik dan penting untuk melibatkan penduduk dan menciptakan forum atau dialog publik.
Yang menarik, pandangan sekilas mengenai sudut pandang ini dapat ditemukan dalam beberapa suara awal dalam bidang administrasi publik. Meskipun ide-ide ini dilingkupi oleh pandangan-pandangan dari pluralis kelompok kepentingan, penting untuk diperhatikan bahwa beberapa rujukan awal bagi kepentingan publik didasarkan pada nilai bersama dan kepentingan umum dari orang-orang. Misalnya, meskipun Paul Appleby nanti melihat kepentingan publik sebagai pengaruh dari kepentingan khusus, pada tahun 1950 dia menyatakan bahwa tugas administrator adalah “memfokuskan menyelesaikan dan mengintegrasikan kebutuhan yang dirasakan populer; memberikan bentuk khusus terhadap respons pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut; menyuntikkan pandangan dan perhatian bagi faktor-faktor yang tidak terlihat oleh penduduk; mencoba mengorganisir respons-respon pemerintah untuk mengamankan konsensus mayoritas (155).
Pada tahun 195, Emmette Redford menulis bahwa keputusan-keputusan administratif didasarkan pada “kepentingan dan ide-ide umum” dan bahwa administrator yang berusaha “mencari kepentingan umum merupakan pelindung esensial bagi kepentingan publik (1107). Dia membuat sebuah kasus bagi perhatian administrator terhadap mereka yang tidak diwakili secara tepat, tetapi berbicara mengenai pentingnya masa depan dan kepentingan bersama: “bahaya nyatanya adalah bahwa kepentingan dari mereka yang tidak terorganisir dan lemah, kepentingan bersama dari manusia secara umum dan kepentingan manusia di masa yang akan datang tidak akan memiliki nilai yang tepat dalam dewan pemerintahan” (1109).
Meskipun muncul suara-suara awal yang menuntut perhatian administratif terhadap kepentingan publik, kritik terhadap pandangan tersebut juga sangat banyak. Schubert, misalnya, menolak ide kepentingan publik sebagai sebuah kekuatan pembimbing dalam pembuatan keputusan administratif, dengan menolak ide “birokrat bijak yang merupakan penjaga dari negara demokratis” (1957,349). Dia mempertanyakan dan bahkan mengabaikan ketepatan dan kemasukaklan dari apa yang ia sebut sebagai premis dari pandangan-pandangan tersebut, bahwa “kepentingan publik akan direalisasikan jika birokrat...mematuhi desakan...para moralis..untuk menjadi cerdas, bijak dan baik!” (354).
Layanan Publik Baru melihat kritik ini sebagai sesuatu yang sederhana dan salah alamat. Administrator tidak hanya bisa dituntut untuk pintar atau bijaksana dan bertindak sebagai penjaga dalam menilai apa yang bisa dianggap sebagai moral. Layanan Publik Baru justru mendukung peran aktif dan positif dari administrator dalam membantu keterlibatan penduduk dalam menentukan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan publik. Layanan Publik Baru juga menolak ide yang menyatakan bahwa kepentingan publik dapat dipahami sebagai kumpulan dari kepentingan pribadi. Dalam Layanan Publik Baru, tujuannya adalah untuk bergerak melebihi kepentingan pribadi untuk mengungkapkan dan bertindak atas nama kepentingan bersama – kepentingan publik.
Layanan Publik Baru menyatakan bahwa pemerintah harus mendorong penduduk untuk menunjukkan perhatiannya terhadap komunitas besar, komitmennya terhadap permasalahan yang melebihi kepentingan jangka pendek, dan keinginan mereka untuk memberikan tanggung jawab personal atas apa yang terjadi di rumah dan komunitasnya. Dalam pandangan ini, seperti dinyatakan dalam Bab 2, penduduk menggunakan perspektif yang lebih luas dan dalam jangka panjang yang didasarkan pada pengetahuan mereka terhadap urusan publik dan rasa memiliki, perhatian terhadap keutuhan dan ikatan moral dengan komunitas (Sandel, 1996).
Hal ini tidak berarti bahwa menentukan tindakan pemerintah yang paling sesuai dengan pelayanan kepentingan publik merupakan sebuah proposisi sederhana atau langsung. Seperti yang ditegaskan oleh Edward Weeks “solusi terhadap masalah publik signifikan akan cenderung tidak menyenangkan beberapa segmen masyarakat” (2000,362). Mencari kepentingan publik bukan berarti menyatakan bahwa pembuatan keputusan pemerintah akan mengembangkan kebijakan yang akan disetujui oleh seluruh penduduk. Tetapi kepentingan publik dianggap sebagai sebuah proses dialog komunitas dan keterlibatan. Proses ini memberi informasi mengenai pembuatan keputusan dan membangun kewarganegaraan. “Dengan menuntut agar kita berinteraksi yaitu terlibat dalam wacana demokratis – dengan orang lain, partisipasi akan memperluas perspektif kita dan membantu kita melihat diluar kepentingan sempit kita” (deLeon dan Denhardt, 2000,94). Kemampuan untuk melebihi kepentingan sempit dan menyadari kepentingan komunitas bersama inilah yang menjadi inti kewarganegaraan dalam sebuah demokrasi. Pemerintah dapat memainkan peran sentral dalam memfasilitasi proses tersebut dan memunculkan wacana untuk memfokuskan pada kepentingan komunitas jangka panjang.
Yang kita lihat di sini adalah penekanan baru pada kepentingan publik dan nilai bersama sebagai dasar bagi bidang administrasi publik. Faktanya beberapa ahli administrasi kontemporer menggunakan konsep kepentingan publik sebagai alat untuk menjelaskan dan melegitimasi peran dari administrasi dalam demokrasi. John Rohr (1986) misalnya, menyatakan bahwa legitimasi konstitusional dari administrasi publik berada pada beban untuk meningkatkan nilai-nilai konstitusional dalam kepentingan publik. Dalam model yang sama, Charles Goodsell menyatakan bahwa “birokrasi publik adalah lembaga terdepan dan pendukung kepentingan publik dalam kehidupan warga Amerika (1994,107)”.
Gary Wamsley dan rekan penulisnya (1990) mengonseptualisasi ulang birokrasi sebagai “Administrasi Publik” dan menyatakan bahwa Administrasi Publik merupakan sebuah lembaga pemerintah, bukan bentuk organisasional. Idenya bukan untuk mengatakan bahwa administrator publik adalah penjaga demokrasi dengan mengganti visi superior kepentingan publiknya dengan keinginan cabang legislatif atau yudisial, misalnya. Dengan kata lain, administrator publik tidak dapat bertindak sebagai “Platonist administratif” seperti yang ditakutkan oleh Schubert.

Layanan Publik Baru dan Kepentingan Publik Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Imam Mukti

0 komentar:

Post a Comment