Oleh : Imam Mukti
Sebaliknya Layanan Publik Baru menolak
pandangan kepentingan publik yang terdapat secara implisit baik dalam
Administrasi Publik Lama maupun Manajemen Publik Baru. Faktanya ini merupakan
penolakan terhadap perspektif yang merupakan sebuah pemberi definisi dari
Layanan Publik Baru. Kami berpendapat bahwa pegawai negeri memiliki peran
sentral dan penting dalam membantu penduduk mengartikulasikan kepentingan
publik, dan sebaliknya nilai-nilai bersama dan kepentingan penduduk kolektif
akan membimbing perilaku dan pembuatan keputusan dari administrator publik. Hal
ini tidak berarti bahwa hasil-hasil dari proses politik itu salah atau bahwa
administrator publik harus mengganti keputusannya terhadap kebijakan-kebijakan
yang tidak mereka setujui. Tetapi administrator publik harus bekerja keras
untuk memastikan bahwa penduduk diberi suara dalam setiap tahap pemerintahan –
bukan hanya politik elektoral. Pegawai negeri memiliki tanggung jawab unik dan
penting untuk melibatkan penduduk dan menciptakan forum atau dialog publik.
Yang menarik, pandangan sekilas
mengenai sudut pandang ini dapat ditemukan dalam beberapa suara awal dalam
bidang administrasi publik. Meskipun ide-ide ini dilingkupi oleh
pandangan-pandangan dari pluralis kelompok kepentingan, penting untuk
diperhatikan bahwa beberapa rujukan awal bagi kepentingan publik didasarkan
pada nilai bersama dan kepentingan umum dari orang-orang. Misalnya, meskipun
Paul Appleby nanti melihat kepentingan publik sebagai pengaruh dari kepentingan
khusus, pada tahun 1950 dia menyatakan bahwa tugas administrator adalah
“memfokuskan menyelesaikan dan mengintegrasikan kebutuhan yang dirasakan
populer; memberikan bentuk khusus terhadap respons pemerintah yang dirancang
untuk memenuhi kebutuhan tersebut; menyuntikkan pandangan dan perhatian bagi
faktor-faktor yang tidak terlihat oleh penduduk; mencoba mengorganisir
respons-respon pemerintah untuk mengamankan konsensus mayoritas (155).
Pada tahun 195, Emmette Redford
menulis bahwa keputusan-keputusan administratif didasarkan pada “kepentingan
dan ide-ide umum” dan bahwa administrator yang berusaha “mencari kepentingan
umum merupakan pelindung esensial bagi kepentingan publik (1107). Dia membuat
sebuah kasus bagi perhatian administrator terhadap mereka yang tidak diwakili
secara tepat, tetapi berbicara mengenai pentingnya masa depan dan kepentingan
bersama: “bahaya nyatanya adalah bahwa kepentingan dari mereka yang tidak
terorganisir dan lemah, kepentingan bersama dari manusia secara umum dan
kepentingan manusia di masa yang akan datang tidak akan memiliki nilai yang
tepat dalam dewan pemerintahan” (1109).
Meskipun muncul suara-suara awal yang
menuntut perhatian administratif terhadap kepentingan publik, kritik terhadap
pandangan tersebut juga sangat banyak. Schubert, misalnya, menolak ide
kepentingan publik sebagai sebuah kekuatan pembimbing dalam pembuatan keputusan
administratif, dengan menolak ide “birokrat bijak yang merupakan penjaga dari
negara demokratis” (1957,349). Dia mempertanyakan dan bahkan mengabaikan
ketepatan dan kemasukaklan dari apa yang ia sebut sebagai premis dari
pandangan-pandangan tersebut, bahwa “kepentingan publik akan direalisasikan
jika birokrat...mematuhi desakan...para moralis..untuk menjadi cerdas, bijak
dan baik!” (354).
Layanan Publik Baru melihat kritik ini
sebagai sesuatu yang sederhana dan salah alamat. Administrator tidak hanya bisa
dituntut untuk pintar atau bijaksana dan bertindak sebagai penjaga dalam menilai
apa yang bisa dianggap sebagai moral. Layanan Publik Baru justru mendukung
peran aktif dan positif dari administrator dalam membantu keterlibatan penduduk
dalam menentukan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan publik. Layanan
Publik Baru juga menolak ide yang menyatakan bahwa kepentingan publik dapat
dipahami sebagai kumpulan dari kepentingan pribadi. Dalam Layanan Publik Baru,
tujuannya adalah untuk bergerak melebihi kepentingan pribadi untuk
mengungkapkan dan bertindak atas nama kepentingan bersama – kepentingan publik.
Layanan Publik Baru menyatakan bahwa
pemerintah harus mendorong penduduk untuk menunjukkan perhatiannya terhadap
komunitas besar, komitmennya terhadap permasalahan yang melebihi kepentingan
jangka pendek, dan keinginan mereka untuk memberikan tanggung jawab personal
atas apa yang terjadi di rumah dan komunitasnya. Dalam pandangan ini, seperti
dinyatakan dalam Bab 2, penduduk menggunakan perspektif yang lebih luas dan
dalam jangka panjang yang didasarkan pada pengetahuan mereka terhadap urusan
publik dan rasa memiliki, perhatian terhadap keutuhan dan ikatan moral dengan
komunitas (Sandel, 1996).
Hal ini tidak berarti bahwa menentukan
tindakan pemerintah yang paling sesuai dengan pelayanan kepentingan publik
merupakan sebuah proposisi sederhana atau langsung. Seperti yang ditegaskan
oleh Edward Weeks “solusi terhadap masalah publik signifikan akan cenderung
tidak menyenangkan beberapa segmen masyarakat” (2000,362). Mencari kepentingan
publik bukan berarti menyatakan bahwa pembuatan keputusan pemerintah akan
mengembangkan kebijakan yang akan disetujui oleh seluruh penduduk. Tetapi kepentingan
publik dianggap sebagai sebuah proses dialog komunitas dan keterlibatan. Proses
ini memberi informasi mengenai pembuatan keputusan dan membangun kewarganegaraan.
“Dengan menuntut agar kita berinteraksi yaitu terlibat dalam wacana demokratis
– dengan orang lain, partisipasi akan memperluas perspektif kita dan membantu
kita melihat diluar kepentingan sempit kita” (deLeon dan Denhardt, 2000,94). Kemampuan
untuk melebihi kepentingan sempit dan menyadari kepentingan komunitas bersama
inilah yang menjadi inti kewarganegaraan dalam sebuah demokrasi. Pemerintah
dapat memainkan peran sentral dalam memfasilitasi proses tersebut dan
memunculkan wacana untuk memfokuskan pada kepentingan komunitas jangka panjang.
Yang kita lihat di sini adalah
penekanan baru pada kepentingan publik dan nilai bersama sebagai dasar bagi
bidang administrasi publik. Faktanya beberapa ahli administrasi kontemporer
menggunakan konsep kepentingan publik sebagai alat untuk menjelaskan dan
melegitimasi peran dari administrasi dalam demokrasi. John Rohr (1986)
misalnya, menyatakan bahwa legitimasi konstitusional dari administrasi publik
berada pada beban untuk meningkatkan nilai-nilai konstitusional dalam
kepentingan publik. Dalam model yang sama, Charles Goodsell menyatakan bahwa
“birokrasi publik adalah lembaga terdepan dan pendukung kepentingan publik
dalam kehidupan warga Amerika (1994,107)”.
Gary Wamsley dan rekan penulisnya (1990)
mengonseptualisasi ulang birokrasi sebagai “Administrasi Publik” dan menyatakan
bahwa Administrasi Publik merupakan sebuah lembaga pemerintah, bukan bentuk
organisasional. Idenya bukan untuk mengatakan bahwa administrator publik adalah
penjaga demokrasi dengan mengganti visi superior kepentingan publiknya dengan
keinginan cabang legislatif atau yudisial, misalnya. Dengan kata lain,
administrator publik tidak dapat bertindak sebagai “Platonist administratif”
seperti yang ditakutkan oleh Schubert.
0 komentar:
Post a Comment