Kesejahteraan Rakyat, Antara Cita dan Realitas

loading...

Thursday, June 21, 2012

Kecenderungan Divergensi antar Daerah dalam Perekonomian Sulawesi Selatan

Propinsi  Sulawesi Selatan telah mencatakan sejumlah prestasi dalam bidang ekonomi dihari jadinya yang 364. Wilayah ini dalam 10 tahun terakhir, ditengah krisis ekonomi nasional justru tumbuh diatas rata-rata nasional.  Walaupun dari sisi kualitas pertumbuhan dari indikator Indeks Pembangunan Manusia, maupun tingkat pengangguran  secara rata-rata Sulawesi Selatam masih perlu berbenah diri lagi.
Hal yang patut dicermati dari perspektif makro ekonomi Sulawesi Selatan adalah terjadinya kecenderungan divergensi antara daerah (ketimpangan antara daerah yang makin melebar). Sebab bila hal ini terus berlanjut maka akan mempengaruhi kualitas pembangunan daerah. Selain itu dapat menyebabkan masalah baru yakni permasalahan ketidakadilan antar daerah serta sejumlah masalah sosial yang mengikut didalamnya.
Data kinerja makro ekonomi daerah-daerah di sulawesi selatan menunjukan sejumlah daerah yang memiliki PDRB dibawah satu juta tumbuh dibawah rata-rata nasional dan rata-rata Sulawesi Selatan. Kabupaten-kabupaten tersebut memiliki PDRB yang rendah dan pertumbuhan yang rendah sekaligus. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja makroekonomi pada kabupaten-kabupaten tersebut masih rendah sehingga secara berkelanjutan mengalami ketertinggalan dari daerah lain. Sedangkan pada sisi lain, sejumlah daerah dengan PDRB diatas satu juta tumbuhan diatas rata-rata 6 % pertahun. Kabupaten-kabupaten dengan PDRB yang besar seperti Pangkep, Sidrap, Luwu, Luwu Utara  tumbuh dengan kisaran 6-7 % pertahun. Terlebih lagi kinerja makroekonomi Makassar dengan PDRB mencapai seperempat dari total PDRB sulawesi Selatan tumbuh pada kisaran 9 % pertahun.
Dua fenomena kinerja makro ekonomi daerah inilah yang mengindikasikan terjadinya gejala divergensi antar daerah dimana ketimpangan yang makin melebar dalam struktur ekonomi Sulawesi Selatan. Gejala ini sekaligus menunjukan bahwa di Sulawesi Selatan belum terjadi Konvergensi yang merupakan proses pertumbuhan ekonomi yang berbeda sehingga dapat mengurangi gap pendapatan, produktifitas, tingkat upah dan berbagai indikator ekonomi lainya. Konsep konvergensi yang dikembangkan oleh Barro dan Martin (1995) dengan menggunakan model pertumbuhan neoklasik (Ramsey,1928 ; Solow,1956) pada perekonomian tertutup memprediksikan bahwa tingkat pertumbuhan perkapita cenderung berhubungan terbalik dengan tingkat output atau pendapatan perkapita awal.
Konvergensi yang dikembangkan oleh Abramovitz (1985) mengemukakan bahwa negara-negara dengan tingkat produktifitas rendah memiliki potensi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meskipun demikian, potensu pertumbuhan akan melemah bila tingkat produktifitas tersebut mendekati tingkat produktifitas negara yang menjadi patokanya. Hal ini yang dikenal dengan konsep mengejar ketertinggalan.
Maka dalam konteks ini, fenomena di Sulawei Selatan yang menunjukan gejala terjadinya   tingkat pertumbuhan ekonomi daerah terus mengalami disparitas, dimana sejumlah daerah tumbuh dengan lebih tinggi sedangkan daerah lain mengalami kondisi yang stagnan dan cenderung melambat setelah implementasi desentralisasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada kondisi ini tidak terjadi konvergensi sebagaimana yang dikemukakan model Neoklasik. Kondisi ini cenderung yang terjadi adalah divergensi dimana tingkat ketimpangan  ekonomi antar daerah makin melebar.
Perbedaan mendasar dalam kinerja makro ekonomi daerah di Sulawesi Selatan yang menyebabkan gejala ketimpangan dapat disebabkan sejumlah faktor.  Faktor tersebut dapat ditemukan penyebab Pertumbuhan ekonomi yang merupakan  proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi dari perpektif Neo-Kalsik memusatkan perhatian pada pertumbuhan output yang bersumber dari kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (L), Pertumbuhan penduduk (N), Penambahan modal (K), dan Kemajuan Teknologi (AL).  Maka dari sini menjadi sangat beralasan bila Makassar maju lebih cepat dibandinngkan daerah lain sebab sejumlah faktor tersebut lebih benyak terkonsentrasi dan bergerak menuju Makassar.
Kebijakan desentralisasi Fiskal secara teroritik akan berpotensi mendorong pertumbuahn ekonomi daerah berdasarkan kondisi obyektif daerah masing-masing ditentukan oleh sejumlah variabel seperti yang dijelaskan sebelumnya. Perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dengan mendasarkan kondisi awal ketika sebelum desentralisasi maka hipotesis tentang konvergensi dan atau divergensi pertumbuhan  ekonomi antar daerah akan dapat terjadi. Pertumbuhan ekonomi dalam model desentralisasi dapat dikembangkan dengan menggunakan model neokalsik tersebut untuk menjelaskan desentralisasi dalam mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi. Pengaruhnya dapat dilihat  baik secara langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun melalui transmisi secara  tidak langsung melalu efisiensi sektor publik  dan kebijakan makroekonomi yang lebih efektif.
Upaya Kedepan dan Peran Pemerintah Propinsi
Gejala proses divergensi antar daerah di Propinsi Sulawesi Selatan memerlukan kebijakan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Perlu ada upaya dari sisi kebijakan makro regional untuk menyelaraskan dengan proses kemajuan yang banyak didorong oleh kreatiifitas pemerintah kabupaten/kota atau proses mekanisme pasar yang mendorong sejumlah kabupaten maju lebih cepat dibandingkan daerah lain.
Maka dalam konteks ini peran pemerintah Propinsi menjadi penting guna lebih mendorong daerah-daerah yang masih menujukan kinerja ekonomi yang rendah. Pemerintah Propinsi perlu memformulasikan model alokasi belanja daerah dengan memperhatikan sejumlah gejala ketimpangan antara daerah. Tanpa memperhatikan kondisi ini maka alokasi belanja propinsi cenderung menjadi duplikasi dari alokasi belanja kabupaten/kota sehingga tidak memiliki dampak pada peningkatan pembangunan didaerah.
Terjadinya gejala divergensi ini sekaligus juga memberikan konfirmasi bahwa Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan belum mengupayakan kebijakan yang dapat mendorong terjadinya proses konvergensi antar daerah.  Maka sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD Sulawesi selatan 2012 sangat perlu untuk mengalokasikan belanja yang secara khusus ditujuan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah.

Kecenderungan Divergensi antar Daerah dalam Perekonomian Sulawesi Selatan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Imam Mukti

0 komentar:

Post a Comment